MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Kisruh Partai Demokrat masih diperbincangkan. Dua kubu, antara AHY alias Agus Harimurti Yudhoyono dan Moeldoko saling menguatkan argumentasinya terkait kepemimpinan di partai bersambung bintang Mercy itu.
Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara memutuskan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum yang awalnya Moeldoko menolak tawaran itu. Hingga dalam pernyataannya ia menerimanya secara hormat.
Kubu AHY yang kuat didukung oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya dan Juga Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beranggapan bahwa Kepemimpinannya adalah yang sah berdasarkan AD dan ART partai yang berlaku.
Dalam perjalanannya mengajukan SK Kepengurusan kepada Menkumham Yassona L. Laoly memutuskan KLB ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Artinya Demokrat resmi dijabarkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
Kendati demikian, isu partai demokrat melebar menjadi pembahasan yang sangat serius hingga nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut sebagai orang di belakangnya. Untuk menghilangkan anggapan itu Presiden segera mengambil langkah tegas.
Menurut Zaky, Direktur Fokus Institute (FI) memahami bahwa negara harus bersikap netral dalam polemik internal partai dan jangan ikut campur apalagi intervensi jauh dalam terkait partai politik.
“Sebaiknya negara netral, tidak berpihak kepada Moeldoko yang juga KSP, tapi bersikap adil, tanpa melakukan intervensi adapun kepada pihak-pihak tertentu,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis 1 April 2021.
Lanjutnya, agar nama Presiden Joko Widodo tidak disebut dalam hal ini, presiden harus mengambil langkah tegas dan terukur untuk stabilitas dan netralitas negara.