MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Hingga pertengahan triwulan kedua 2022, tender proyek Pemerintah Kota Makassar yang tayang dalam laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masih minim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar pun mulai menyoroti hal tersebut dan akhirnya mendesak (Pemkot) agar mempercepat tender sejumlah proyek fisik.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Arifin Daeng Kulle mengaku telah memberi ultimatum kepada Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP). Rencana pemanggilan pun tengah dipersiapkan untuk mengetahui kendala terkait lambannya proses tender.
“Komisi saya sudah ngomong dengan Pak Ketua DPRD, inshaallah kami rencana mau panggil ULP untuk mengetahui dinas-dinas apa saja yang sudah masuk (dokumennya) untuk ditayangkan proses tender, jadi jangan lagi ditunda-tunda, mudah-mudahan pekan ini sudah kami mau panggil,” ucapnya, selasa (24/5/22)
Arifin berujar, semakin cepat tender dilakukan, proyek pengerjaan fisik juga bisa cepat dilaksanakan. Apalagi, saat ini sudah memasuki pertengahan tahun.
“Kami mau tahu persis, sebab sampai saat ini belum ada kegiatan fisik yang jalan. Kami mau di bulan Juni semua (pembangunan) fisik sudah bisa jalan sehingga triwulan kedua ini bisa tampak bobot fisik di infrastruktur terutamanya,” jelas dia.
baca juga : Kejari Periksa Kasubag Humas DPRD Kota Makassar Terkait Pungli
Terpisah, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar yang menjadi salah satu OPD dengan proyek fisik terbanyak mengaku sudah menyiapkan segala dokumen tender yang diperlukan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur jalan. Bahkan, dokumen tersebut sudah lama diserahkan ke Bagian ULP.
“Kami sudah serahkan ke ULP, bahkan sudah melalui tahapan review (pengkajian ulang),” tutur Kepala Dinas PU Makassar, Zuhaelsi.
Dia mengaku juga sudah berulang kali menghubungi ULP agar dokumen tersebut segera tayang dalam LPSE. Hanya saja, pengakuan dari ULP, kata Zuhaelsi, tim kelompok kerja (Pokja) mereka terbatas
“Hampir tiap hari kami update progres ke ULP, tapi katanya Pokjanya terbatas,” bebernya.
baca juga : Pansus DPRD Makassar Apresiasi Kepala Dinas PU Saat Paparkan Materi LKPJ
Lambannya progres dari ULP, dinilai Zuhaelsi sangat berdampak pada rendahnya serapan anggaran Dinas PU. Pasalnya, sebagian besar kinerja Dinas PU bergantung pada progres pengerjaan fisik sejumlah infrastruktur.
“Bagaimana mau serapan tinggi kalau belum ada fisik berjalan. Kami sebenarnya sisa tunggu dari ULP, karena dokumen sudah rampung semua, rekomendasi dari hasil review juga sudah diperbaiki,” jelasnya.
Adapun paket tender yang tengah dinantikan untuk tayang dalam laman LPSE yakni lima paket rehabilitasi jalan dan enam paket pembangunan jalan. Seluruh pengerjaan paket ini diprediksi rampung dalam lima hingga enam bulan masa kerja.
“Inshallah bisa selesai sebelum habis masa penganggaran,” pungkas Zuhaelsi. (*)