MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Pengurus DPW BKNDI Sulsel diantaranya Alfrida Jawali selaku ketua , Muhammad Askar selaku sekretaris, Nur Alam Rewa selaku bendahara dan dua pengurus lainnya masing M. Subhan dan Asrianti melakukan audiensi dengan Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag yang di dampingi oleh Hamzah Hamid selaku wakil ketua Banggar DPRD kota Makassar serta staff Ashabul Kahfi Abd. Majjadi Cafe CCR bilangan Toddopuli, 12 September 2022.
Dalam audiens itu Sekretaris DPW BKNDI Sulsel , Muh. Askar memaparkan program unggulannya yaitu Diklat P3D (pendidikan dan pelatihan pemuda, pelopor, pembangunan desa atau kelurahan).
Lanjut Askar bahwa diperlukan ketahanan dan pertahanan ideologi yang kuat terhadap kondisi pemuda dan pemudi desa dan kelurahan karena saat ini dunia semakin berkembang dan lintasan negara antara satu dengan lainnya menjadi sangat tak terbatas melalui kecanggihan teknologi dan makin merebaknya dunia informasi , dunia ini bisa dalam genggaman melalui gadget.
“Tanpa ideologi kebangsaan dan keagamaan yang kuat maka dapat dipastikan anak anak muda kita di desa dan kelurahan akan terseret oleh arus globalisasi yang sangat cepat , pengaruh radikalisme, terorisme , pragmatisme serta ideologi sesat yang lain seperti hedonisme, apatisme dan lainnya dapat sewaktu waktu merubah pola pikir anak anak muda di kampung”, jelas Askar.
Akibat ancaman inilah DPW BKNDI Sulsel memandang penting untuk memberi bekal kepada generasi muda terutama di desa dan kelurahan agar dapat terjaga dan tetap memiliki cara pandang yang benar terhadap kehidupan kebangsaan Indonesia.
baca juga : Bangun Kemitraan, BKNDI Sulsel Sambangi Danlantamal VI Makassar
Ditempat yang sama Dr. H. Ashabul Kahfi, menyambut baik program DPW BKNDI Sulsel tersebut, dirinya mengakui program P3D BKNDI ini sangat baik.
“Karena teman teman BKNDI ikut memikirkan masa depan regenerasi pemuda desa dan kelurahan, saya kira banyak hal yang bisa di sinergikan dengan kami di komisi VIII DPR RI, seperti program moderasi beragama itu bisa masuk sebagai materi dalam kegiatan Diklat P3D itu”, kata Kahfi.
Ketua Monisi VIII DPR RI ini juga menyambung program perlindungan sosial oleh Kemensos RI dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga bisa di sinergikan.
“Saya menyambut baik program ini dan kalau bisa kita uji coba dulu lah di beberapa kelurahan atau desa dengan mengikutkan peserta 10 orang perdesa , kita akan lihat bagaimana efek sosial yang di timbulkan kalau Diklat P3D ini efektif maka saya kira pemerintah, baik pusat maupun daerah akan membantu pelaksanaannya. Insya Allah saya selaku Ketua komisi VIII akan mengkomunikasikan dulu dengan kementerian terkait dalam waktu dekat ini, dan Insya Allah segera kita akan laksanakan kegiatan ini”, tutup Kahfi. (*)