MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Gerakan Mahasiswa Bersatu Sulawesi Selatan (GMB Sulsel) melakukan aksi unjuk rasa terkait issue kenaikan BBM dan penghapusan BBM bersubsidi di Jalan Sultan Alauddin Makassar, senin (29/8/22).
Ketua Umum GMB Sulsel Isranto Buyung menyampaikan dalam orasinya menolakan secara tegas terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan penghapusan BBM bersubsidi.
“Perlu kita ketahui bersama, BBM ini adalah elemen yang paling mendasar yang mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan sehari-hari. Apabila harga BBM naik otomatis harga bahan pokok juga ikut naik, Jadi memang tidak ada alasan untuk menerima kebijakan tersebut, maka dari itu kami secara kelembagaan menolak dengan tegas rencana penaikan harga BBM dan penghapusan BBM bersubsidi.” tegas Buyung
Dalam aksi itu sempat terjadi gesekan antara massa aksi dan aparat keamanan, dikarenakan massa aksi yang ingin menggunakan truk sebagai panggung orasi namun di halangi oleh aparat sehingga memicu kemarahan salah seorang pengunras.
baca juga : Ini Tanggapan Akademisi Bidang Ekonomi Terkait Rencana Kenaikan Harga BBM
“Aksi yang kami lakukan merupakan aksi memperjuangkan kepentingan rakyat, maka Polisi jangan coba-coba menghalang halangi kami dalam melakukan aksi ini. Ingat bahwa aparat kepolisian juga menggunakan kendaran yang memakai bahan bakar, jadi jangan salahkan mahasiswa apabila rencana penaikan harga BBM di sahkan.” tambah Buyung
Selang beberapa lama kondisi lapangan kembali kondusif. Salah seorang orator aksi juga menyampaikan bahwa dukungan masyarakat terhadap mereka juga cukup menopang mereka untuk tetap memperjuangkan penolakan terhadap rencana penaikan harga BBM.
“Masyarakat tentunya sangat mendukung aksi ini, karena jelas bahwa yang kami perjuangkan ini adalah keinginan mereka juga”. ujarnya
Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya pengendara yang turut memberikan dukungan pada kami saat aksi di laksanakan. ia pun membeberkan bahwa jika tuntutan mereka tidak terpenuhi maka gelombang perlawanan dari mahasiswa akan terus terjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)