koranmakassarnews.com — Sebagian besar guru dan orang tua murid Sekolah Dasar (SD) Inpres Minasa Upa kompleks Minasa Upa blok D/6 Makassar melakukan protes terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah (kepsek) yang dinilai arogan.
Puncaknya, sejumlah guru dan orang tua melakukan aksi protes di halaman sekolah. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Kami minta Plt Kepsek”. Mereka mendesak Dinas Pendidikan segera mengganti kepsek Inpres Minasa Upa.
Ra, orang tua murid yang tidak mau dipublikasikan identitasnya, mengungkapkan bahwa sejak kepemimpinan Kepala sekolah kurang lebih 3 tahun banyak mengeluarkan aturan dan kebijakan yang merugikan siswa.
“Banyak kebijakannya (kepsek) yang merugikan siswa,” ujar Ra kepada media, Jumat (15/11/2019).
Ia mencontohkan smart toilet yang belum lama dibangun, digembok dan kuncinya dipegang oleh kepsek, sehingga siswa yang hendak memakai toilet harus minta izin dulu ke kepsek. “Jadi siswa yang takut izin, keluar ke warung depan sekolah numpang buang air, itupun bayar Rp. 1000 per satu kali pakai.” akunya.
Lanjut Ra, kepsek juga sering meminta sumbangan seperti gorden sekolah dan fasilitas kipas angin.
Persoalan lainnya beber Ra, sejak dua tahun sicurity sekolah tidak ada karena dipecat dan pedagang di sekolah ini juga diusir, kalau mau kembali berjualan dimintai bayaran 800 ribu perbulan.
Bahtiar salah seorang guru membenarkan pernyataan orang tua murid. Banyak kebijakan Kepsek yang tidak sesuai dengan juknis Dinas pendidikan. Ia mencontohkan penggunaan anggaran dana BOS tidak transparan ke guru guru,
“Kita guru guru tidak perlu tau dana BOS, kita hanya disuruh mengajar, bahkan untuk beli spidol kami disuruh beli sendiri, alasannya guru guru sudah tersertifikasi.” ujar Bahtiar.
baca juga : Kepala SMPN 18 Makassar Sambut Baik Kunjungan Komisi D DPRD Kota Makassar
Muh Asri guru lainnya menambahkan, hubungan pihak guru dan kepsek tidak harmonis sejak dua tahun lalu, mereka telah menyampaikan persoalan ini ke Dinas pendidikan kota Makassar dan menyurat ke BKD, namun belum ada kepastian.
“Kami guru di sini sepakat untuk meminta kepala sekolah diganti, dengan membubuhi tanda tangan guru guru. Tuntutan ini kami sudah laporkan ke Dinas dan menyurat ke BKD, tetapi sampai hari ini kita disuruh bersabar.” ungkapnya.
“Setiap kebijakan yang diambil tidak pernah melibatkan guru, tidak ada musyawarah.” tandasnya.
Sementara, Kepala SD Inp Minasa Upa Ratna saat hendak dikonfirmasi oleh media, tidak ada di ruangannya. (Ilho).