“Apalagi saat ini ada program pemerintah bantuan bersubsidi. Banyak keterangan tidak mampu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mesti menggunakan surat keterangan KIS. Tapi keterangan tidak mampu saja itu beda-beda fungsinya. Ada untuk pengobatan RS, Jaminan Kesehatan, ada yang mengurus. Tidak serta merta dikasih keterangan. Apa yang mendasari anda tidak mampu. Kemdian pengantar RT/RW jelas harus ada,” bebernya.
Hatta juga menjelaskan, SDM di kelurahan Rappokalling memang sedikit. Bahkan pejabat struktural seharusnya ada lima, tapi saat ini cuman ada dua.
Apalagi kata dia jabatannya saat ini merangkap di kecamatan. Jadi biasanya dia absensi pagi di kecamatan baru kemudian ke kantor lurah.
“15 ribu penduduk Rappokalling sesuai data BPS. Itu kategori dia kelurahan yang aktif. Pelayanan tidak pernah kosong. Jadi pada saat pagi kesitu tentu tidak bisa saya keluar sebelum jam istirahat. Kecuali ada perintah khusus,” tuturnya.
Sampai di kecamatan pun biasa kata dia ada yang tiba-tiba menelfon. Sehingga ketika malam ia pulang, Hatta selalu singgah di Kantor Lurah mengecek berkas yang butuh ditandatangani.
“Saya kaget dengan keadaan seperti ini. Dimana ini barang. Objeknya dimana. Siapa juga subjeknya. Kalau bisa silakan kita buka-bukaan,” ungkapnya. (*/Dhany)
tonton videonya :
https://youtu.be/SK_SYg1S7Hg