PALOPO, koranmakassarnews.com — Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka Reformasi Birokrasi, Kanwil Kemenkumham Sulsel laksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Tanah Luwu dan Toraja di Kantor Walikota Palopo, Senin (22/02).

Adapun UPT yang mencanangkan yaitu Lapas Palopo, Bapas Palopo, Kanim Palopo, Rutan Masamba, dan Rutan Makale.

Pada pencanangan tersebut disaksikan langsung oleh Walikota Palopo Judas Amir, Plh. Bupati Luwu Utara Armiadi, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Subhan Djoer, serta Forkopimda Kota Palopo dan Luwu Utara.

Walikota Palopo, Judas Amir pada sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Kanwil Sulsel memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Judas mengajak para UPT yang mencanangkan serta hadirin untuk memaknai kegiatan tersebut secara serius dan bersungguh sungguh. “Kegiatan ini dapat dimaknai ada WBK di Palopo, Bersih dan Melayani,” Kata Judas.

Langkah Kanwil Sulsel beriringan dengan prestasi Judas Amir beserta jajaran mengantarkan Kota Palopo memperoleh penghargaan WTP enam kali berturut-turut.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Subhan menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas upaya konsisten Kanwil Sulsel membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada jajarannya.

Subhan menyatakan Kemenkumhan Sulsel merupakan Kementerian yang pertama dan konsisten setiap tahun mencanangkan ZI dan selalu dengan semangat. “Saya yakin UPT kluster Luwu dan Toraja akan ada yang memperoleh penghargaan WBK dan memperoleh pengakuan dari masyarakat,” Ungkap Subhan.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya atas dukungan Walikota Palopo pada jajaran UPT Kemenkumham Sulsel. Bantuan yang telah diberikan di antaranya hibah tanah dan pinjaman pakai bangunan untuk Kantor Imigrasi Palopo serta sejumlah fasilitas untuk menunjang pembinaan WBP pada Lapas Palopo.

Harun mengajak pemkot Palopo untuk mencatatkan Kekayaan intelektual Komunal dan mendaftarkan Indikasi Geografis. Ada Durian, kapurung, sagu, kue gambung dan bagea, pacco, serta masih banyak lagi yang khas dari Tanah Luwu. Dengan pendaftaran dan pencatatan tersebut akan mendapat perlindungan hukum dan akan meningkatkan nilai ekonomis dari produk yg didaftarkan.

Harun juga minta UPT yang ikut deklarasi pembangunan zona integritas untuk terus tingkatkan layanan publik denga inovasi di era Covid-19 dan mewujudkan layanan yang bebas KKN. (*)