oleh

Kendalikan Inflasi, Pemprov Sulsel dan Bank Indonesia Gelar High Level Meeting TPID

MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID), kamis (1/4/21) di Makassar dengan tema Sinergi Penguatan Pasokan, Distribusi Pangan dan Pengelolaan Ekspektasi untuk Stabilisasi Harga.

HLM TPID kali ini diselenggarakan sebagai langkah koordinasi strategi pengendalian inflasi selama tahun 2021 sekaligus menyiapkan langkah yang diperlukan dalam mengantisipasi risiko inflasi selama Ramadhan dan Idul Fitri 2021. Kondisi inflasi terkini menunjukkan bahwa tekanan harga di Sulsel masih relatif terkendali.

Data pada Februari 2021, inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan sebesar 0,33% (mtm). 5 kota yang menjadi daerah survei inflasi BPS, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Watampone sebesar 0,53 % dan terendah terjadi di Kota Palopo sebesar 0,11%. Pada Februari 2021, dapat diketahui bahwa komoditas sayuran dan ikan menjadi penyumbang inflasi yang dominan di Sulawesi Selatan.

Meskipun saat ini relatif terkendali, namun risiko tekanan inflasi tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh perbaikan konsumsi masyarakat pada masa vaksinasi dan periode La Nina yang masih memberikan potensi gangguan produksi dan distribusi. Dalam waktu dekat, tekanan inflasi akan bersumber dari risiko yang bersifat seasonal seiring dengan momen Ramadhan dan Idul Ftri 2021 yang jatuh pada bulan April dan Mei 2021.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, strategi pengendalian inflasi TPID Sulsel tahun 2021 disusun secara komprehensif dengan mengacu pada aspek 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Dari sisi ketersediaan pasokan, upaya memperkuat sisi hilir ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi vakum untuk hilirisasi produk pertanian, implementasi sistem resi gudang, optimalisasi rumah pemotongan hewan (RPH) modern, pemberian bantuan bibit ternak dan alat produksi, mendorong kegiatan pekarangan pangan lestari, penerapan teknologi pertanian dan perikanan, percepatan program lumbung daging, peningkatan lahan tanam, dan pelaksanaan sekolah lapang iklim pertanian.