oleh

Kiat Bawaslu Sulsel Dorong Inovasi Desa Tolak Politik Uang Pertama di Indonesia

Ia melanjutkan bahwa Desa Sadar Pengawasan Tolak Politik Uang adalah sebuah inisiasi yang mendorong anti politik uang digerakkan oleh komunitas dan desa secara mandiri. Jadi bukan seperti sosialisasi instansi, tapi gerakkan tolak politik yang yang dimulai dari perubahan persepsi masyarakat desa.

“Awalnya saya tanya pak Zulkifli (waktu itu menjabat Kasubag Pengawasan Bawaslu Sulsel) adakah slot anggaran untuk kegiatan pengawasan partisipatif yang bisa dilaksanakan di desa, mendorong desa sadar pengawasan tolak politik uang. Alhamdulillah ternyata ada,” tambah mantan aktivis pendidikan pemilu ini.

Setelah disepakati, akhirnya dilaksanakan Deklarasi Desa Sadar Pengawasan Anti Politik Uang di kabupaten Takalar dan Jeneponto.

Kemudian, Bawaslu Sulsel dalam satu kegiatan di Malino, disepakati secara kolektif menjadi program kabupaten se-Sulsel. Akhirnya, ide gerakan desa ini menjadi agenda prioritas dalam mendorong pengawasan partisipatif di Sulsel.

“Desember 2019, ada revisi anggaran di Jogja, Pak Arumahi (Ketua Bawaslu Sulsel) mendorong program itu agar didukung oleh Bawaslu RI. Hingga akhirnya tahun 2020 massif di Sulsel. Bahkan direplikasi oleh daerah lain,” paparnya.

baca juga : Saiful Jihad : Sebagai Lembaga Publik Sudah Perlu Diterbitkan Bawaslu TV

Perlu Evaluasi Tahun 2021 memasuki tahun ketiga program desa sadar pengawasan tolak politik uang. Meski menjadi percontohan, namun Saiful Jihad mengungkapkan perlu dilakukan evaluasi kritis lebih dahulu.

“Nah, desa sadar pengawasan sudah berjalan 2 tahun. Kita sudah laksanakan tahun 2019 dan tahun 2020. Nah tahun ini ada lagi kita canangkan lagi, namun sebelum itu kita mesti evaluasi mendalam terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa mesti ada keselarasan antara pelaksaaan kegiatan dengan capaian subtansi.

“Mesti demikian perlu ada evaluasi program tersebut, karena jangan sampai terjebak pada kegiatan yang sifatnya deklaratif, sehingga substansi terabaikan. Output yang bisa menjadi alat ukur kerja desa sadar pengawasan adalah adanya perdes tolak politik uang,” tutup pria berkacamata ini.