MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Rencana kedatangan Presiden RI di Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadwalkan pada tanggal 18 Maret 2021, banyak menuai penolokan dari unsur gerakan mahasiswa termasuk dari Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Selatan.
“Alasan kami menolak kedatangan Jokowi tidak ada kepentingan apapun, tapi kami melihat kedatangan Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan tidak membawa kepentingan rakyat, tapi malah membawa kepentingan korporasi yaitu dengan meresmikan Mega Proyek Jalan Tol Layang, yang dinilai sebagai akses distribusi modal bukan sebagai akses masyarakat pada umumnya, hanya orang berduit saja yang bisa melewati dan merasakannya,” ungkap Ketua EW LMND Sulsel, Muhammad Ikra H. Mustafa, melalui siaran persnya, Selasa (16/3/2021).
Padahal, lanjut Ikra, peresmian Jalan Tol Layang tidak terlalu urgensi, ada yang lebih urgensi seperti penangan pandemik dan vaksinasi.
Muhammad Ikra juga berharap peresmian Tol jangan di jadikan pencitraan, karna pada jaman penjajahan pun Belanda telah membangun jalan Anyar – Panarukan.
5. Apa lagi kalau kita liat di masa kepemimpinan Presiden Jokowi dari periode pertama sampai sekarang banyak melahirkan produk hukum/ aturan yang bertentangan dengan kepentingan Rakyat, kita sebut saja UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, satu produk aturan yang jelas bertentang dengan prinsip kemanusiaan.
Muhammad Ikra menilai banyak janji kampanye yang tidak terealisasi diantaranya Nawa Cita dan Trisakti yang sampai sekarang tidak pernah terealisasi, malahan berkontradiksi dengan apa yang dikampanyekan waktu mencalonkan, apa lagi akhir-akhir ini kita dihebokan dengan inisiatif pemerintah untuk mengimpor beras di tengah-tengah petani mau penen.
baca juga : Ketua LMND DKI Geram dan Mengutuk Keras Pencatutan Nama LMND Dalam Pusaran Konflik Partai Demokrat
“Untuk itu kami secara tegas menolak kedatangan Presiden Jokowi di Provinsi Sulawesi Selatan sebelum beliau mencabut UU yang tidak pro rakyat,” katanya.
Ikra juga mengatakan akan menggalang kekuatan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Aksi Penolakan Presiden ke Provinsi Sulawesi Selatan, serta akan menginstruksikan LMND se-Sulawesi Selatan yakni Makassar, Palopo, Gowa, Pare-Pare, Sinjai dan Tana Toraja untuk melakukan aksi serentak di daerah masing-masing sebagai bentuk penolakan serta kekecewaan terhadap Presiden Jokowi.