Hal tersebut ditunjukkan oleh skor hasil penilaian Basel AML Index Indonesia yang pada tahun 2018 tercatat sebesar 5,73, turun menjadi 4,62 angka indeks pada tahun 2020. Besarnya penurunan dalam skor risiko pencucian uang di Indonesia terutama didorong oleh kemajuan yang signifikan dalam penilaian Mutual Evaluation Review (MER) APG selaku regional bodies FATF di Kawasan Asia Pasifik.
“Momentum baik ini, mari kita manfaatkan dengan memperkuat sinergi dan koordinasi nasional yang terkonsolidasi, untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, PPSPM di Indonesia, sehingga menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia,” pungkas Mahfud.
baca juga : Pada Tokoh Lintas Agama Banten, Mahfud MD: Pemerintah Selalu Mendengar Kritik Masyarakat
Sedangkan Kepala PPATK, Dian Ediana Rai, menekankan pentingnya pemutakhiran dokumen Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk Kegiatan National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing/Proliferation Financing (NRA on ML/TF/PF) Tahun 2021 ini.
“Hal ini sangat penting bagi seluruh stakeholders rezim APU-PPT, dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam lingkup risiko domestik dan luar negeri (inward risk dan outward risk),” ujar Dian. (*)