MAKASSAR, koranmakassarnews.com – Warga kepulauan kelurahan Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, kota Makassar menagih janji Gubernur Nurdin Abdullah pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 lalu, yang menyebutkan pro terhadap masyarakat kecil.
Hal tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Daeng Baso.
“Kita meminta Gubernur melihat kondisi masyarakat Kodingareng. Awalnya dia mau naik (jadi Gubernur), dia mengatakan dukung saya, saya pro rakyat. Kami meminta kesini untuk mencari solusi,” katanya, saat diwawancarai, Rabu (08/07 /2020).
Permintaaan ini, menyusul nasib nelayan yang berada di pulau kodingareng yang saat ini terdampak akibat aktifitas penambangan oleh PT. Banteng Lautan Indonesia di wilayah tangkapan ikan nelayan.
Daeng Baso melanjutkan, dirinya ingin Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah melihat keluhan warga di pulau Kodingareng, dan memberikan penjelasan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemberi izin lokasi tambang di wilayah tangkapan nelayan sehingga mendapat informasi yang sebenarnya.
“Apalagi sudah ada demonya itu, kami hanya meminta datang kesini melihat kondisi disini,” ungkapnya.
Baca Juga : Sapma Pemuda Pancasila Bersama HMI dan IMM Minta Gubernur Hentikan Penambangan di Sangkarrang
Seperti diketahui, warga nelayan kepulauan Sangkarrang, kota Makassar terus melakukan penolakan terhadap aktifitas pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. Boskalis, bekerjasama dengan PT. Banteng Lautan Indonesia di titik yang merupakan daerah tangkapan nelayan Sangkarrang.
Setelah tiga kali melakukan aksi penghadangan dan pengusiran kapal PT. Boskalis di tengah lautan, aksi penolakan juga dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa di kantor Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel untuk meminta penghentian dan pencabutan izin PT. Banteng Lautan Indonesia, Selasa (7/7/2020) kemarin.
Dalam tuntutannya, aliansi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Makassar, PC IMM Makassar Timur dan Sapma Pemuda Pancasila Kota Makassar dan pemuda Sangkarrang menuntut empat poin yang intinya mendesak pemberhentian penambangan pasir yang menghancurkan sumber pendapatan nelayan.
Berikut pernyataan sikap Aliansi Pemuda dan Nelayan Sangkarrang:
1. HENTIKAN SEMUA AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR DI WILAYAH SANGKARRANG.
2. MENCABUT IZIN PT. BOSKALIS SEBAGAI KONTRAKTOR DAN PT. BANTEN LAUTAN INDONESIA SEBAGAI PEMEGANG KONSESI WILAYAH TAMBANG.
3. MENUNTUT BIAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN BEKAS TAMBANG AGAR TIDAK TERJADI ABRASI.
4. MENUNTUT BIAYA GANTI RUGI NELAYAN YANG KEKURANGAN PENDAPATAN AKIBAT AKTIVITAS PENAMBANGAN.
5. MENDESAK AGAR GUBERNUR SULSEL MENGUNJUNGI PULAU SANGKARRANG MELIHAT LANGSUNG NASIB NELAYAN. (dhany)