MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 telah diselesaikan dengan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif.
Hal ini disampaikan Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Dalam Rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (28/09/2021) .
Dijelaskan, KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang dalam penyusunannya telah diupayakan agar substansinya terdapat keserasian dan sinergi antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional.
Keterpaduan antara kepentingan publik dan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam pendapat akhir Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan oleh juru bicara Banggar, Hasanuddin Leo (F-PAN) bahwa pada Perubahan APBD Tahun 2021 Pemerintah Kota Makassar diharapkan mampu memproyeksikan kenaikan pendapatan.
baca juga : Paripurna DPRD, Sekda Makassar Harap Dorong Kualitas dan Kapasitas Guru
Sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diperuntukkan pemenuhan belanja dan pembiayaan berbagai hal antara lain pengembangan sumberdaya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai dampak covid-19.