MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Sejak ditetapkannya DPD II KNPI Makassar untuk di-Plt-kan melalui forum pleno DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan versi Nurkanita Kahfi, telah menuai kontroversi di internal pengurus DPD II KNPI Kota Makassar.
Hal ini disebabkan, kebijakan tersebut tidak objektif memahami situasi dan kondisi kota Makassar secara luas beberapa bulan terakhir ini.
Wakil Ketua DPD KNPI Makassar Komisi Otoda dan Kesbang, Muh. Ismail Idrus, Kamis (11/2/2021) menuturkan kebijakan kontroversial yang dilakukan DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Selatan versi Nurkanita Kahfi tidak memiliki standar objektifitas.
Dikatakannya, bahwa KNPI Makassar yang merupakan tempat berhimpunnya Organisasi Kepemudaan (OKP) tidak terlepas dari bagian instrumen penting kebijakan pemerintah daerah setempat.
Menurut Ismail, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipahami secara seksama dan rasional;
Pertama, Situasi politik dan transisi kepemimpinan, baik pra maupun pasca Pilkada Makassar yang mengharuskan DPD KNPI Makassar menyesuaikan kondisi dan ikut andil dalam penyelenggaraan Pilkada Makassar agar berjalan lancar dan damai.
Keterlibatan tersebut, tentu cukup menguras banyak waktu dan tenaga dan fokus mengawal Pilkada Makassar agar dapat berjalan dengan baik.