Kedua, Kebijakan pemerintah daerah yang membatasi kegiatan banyak orang dikarenakan masa pandemi Covid-19, yang mengharuskan DPD KNPI Makassar menunda pelaksanaan Musda Makassar. Tentunya hal ini akan berbenturan dengan izin segala macam
Dua faktor inilah menurut Ismail yang mestinya dipahami oleh DPD I KNPI Sulsel versi Nurkanita tanpa gebyah uyah memutuskan soal Plt. DPD KNPI Makassar karena secara tidak langsung terkesan politis. Seolah olah ada motif lain yang diinginkan di luar dari kepentingan organisasi, mengingat saat ini KNPI Provinsi Sulsel terjadi dualisme kepemimpinan.
baca juga : Ikatan Putra Putri Indonesia Wilayah Sulsel Menolak PLT Kota Makassar
“Wajar- wajar saja jika saya berasumsi demikian, karena saya bukan orang baru mengikuti Musda KNPI Makassar. Irisan kepentingan pasti ada, apalagi konteksnya saat ini KNPI Sulsel mengalami dualisme. Kami tahu dan paham, bahwa ada aturan organisasi yang terkait pra dan proses pelaksanaan Musda, tapi objektif juga menyikapi kondisinya. Jangan main Plt saja,” ungkapnya.
Pada rapat pengurus harian yang dilaksanakan pada Minggu (7/2/2021) kemarin, secara tegas DPD II KNPI Makassar menolak dan tidak menerima kebijakan kontroversial yang telah dilakukan DPD I KNPI Provinsi Sulsel versi Nurkanita karena dianggap seolah-olah politis dan tidak objektif.
Bahkan, melalui forum tersebut, kita semua memastikan bahwa OKP-OKP yang berhimpun di KNPI Makassar tetap solid dan tidak mudah untuk dipecah belah.
“Jangan seret-seret KNPI Makassar beserta OKP-OKP nya masuk dalam pusaran dualisme. Kami semua tetap solid dan mengakui Crishtoper Aviary (Ryo) sebagai ketua DPD KNPI Makassar hingga Musda digelar. Cukuplah yang lain dualisme, tapi tidak untuk KNPI Makassar,” tegas Ismail.
Kontributor : Deng Joe