koranmakassarnews.com — Ketua RT dan RW di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini ramai-ramai menyatakan pilihannya kepada pasangan calon Wali kota dan wakil Wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman).
Paslon nomor urut 2 ini disebut-sebut memiliki program rill dan bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat kota Makassar saat ini.
Ketua RT 04 RW 07, Muh Ramli, misalnya mengakui program pembukaan lapangan kerja lewat pemberdayaan UMKM Appi-Rahman menjadi solusi yang tepat di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan akibat pandemi Covid-19.
“Saya ini selaku Ketua RT, rata-rata saya punya warga itu penghasilannya menengah ke bawah dan memang pas-pasan. Paling bagus itu memang (program) UMKM Appi-Rahman kelihatan karena betul-betul menyentuh masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” ungkapnya saat hadir dalam kampanye dialogis yang dihadiri Appi di Jl Skarda Lr 2, Gunung Sari, Rappocini, Sabtu kemarin (31/10/2020).
Selain itu Muh Ramli juga menyebut program bebas iuran sampah juga paling dinanti-nanti warga.
“Warga di sini kasian itu pendapatannya pas-pasan dan tidak menentu. Memang ini juga batu sandungan bagi warga soal pembayaran sampah tiap bulan itu kasian.
Jadi kalau Insyaallah mudah-mudahan programnya ini Pak Appi kalau dia menang ini dihapuskan,” tuturnya.
Program UMKM Appi-Rahman memang menjadi salah satu program yang dipersiapkan untuk membangkitkan kembali perekonomian Makassar.
Dalam kesempatan itu Appi kembali memaparkan bahwa dirinya jika terpilih akan membangun UMKM binaan di tiap RW.
baca juga : Komitmen dan Berintegritas, Januar Jaury yakin Appi-Rahman Mampu Bersinergi Bangun Makassar
“Bukan cuman dibangun baru ditinggalkan, UMKM binaan ini akan kita persiapkan dari pembangunannya, bantuan modal, hingga pemasarannya. Jadi kalau di Makassar ada sekitar 900 RW maka akan ada 900 UMKM yang hadir dan bisa menyerap tenaga kerja,” paparnya.
Sementara itu untuk persoalan iuran sampah, ini juga menjadi program yang akan diwujudkan Appi-Rahman di masa awal kepemimpinannya kelak.
Menurutnya berbagai retribusi atau pajak yang menjadi kewenangan regulasi dari Pemerintah kota Makassar akan ditinjau ulang.
“Kita ingin menekan pengeluaran warga seperti iuran sampah itu akan kita gratiskan, termasuk juga beberapa bentuk pajak seperti PBB, pajak restoran yang akan kita revisi besaran. Kalau perlu untuk orang-orang tertentu yang terdampak langsung pandemi ini akan digratiskan,” tutupnya. (*)