“KPK berharap program Desa Antikorupsi ini dapat menjadi trigger sekaligus motivasi bagi desa-desa lainnya di Indonesia untuk menciptakan budaya antikorupsi, sehingga program desa antikorupsi bisa terus diimplementasikan ke seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota lainnya, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi yang dimulai dari desa,” ungkapnya.
Sepanjang tahun 2022, sejumlah program pembelajaran antikorupsi turut dilakukan KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi yaitu; Pembelajaran mandiri sektor antikorupsi secara elektronik (E-Learning) Politik Cerdas Berintegritas (PCB). Kegiatan pembelajaran melalui diikuti oleh 1.998 peserta dari 16 partai politik nasional dengan tingkat kelulusan 74,22% atau 1.483 peserta. Sedangkan sebanyak 152 peserta berasal dari 4 partai lokal Aceh, dengan tingkat kelulusan sebesar 9,21% atau 14 peserta.
Kemudian, sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan 65 pelatihan antikorupsi yang diikuti peserta dengan total 4.022 peserta. KPK telah mencetak sebanyak 812 Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) pada tahun 2022, sehingga total PAKSI tersertifikasi yang ada sebanyak 2.665 orang.
baca juga : Sepanjang Tahun 2022, Asset Recovery KPK Capai Rp 566 Miliar
Secara paralel, KPK juga telah mencetak sebanyak 129 orang Ahli Pembangun Integritas (API) pada tahun 2022, sehingga total API tersertifikasi sebanyak 330 orang.
Sebagai penutup, Firli mengungkapkan rencana program di Kedeputian Bidang Dikmas ini, diantaranya Survei Integritas Pendidikan, PAKU Integritas, Politik Cerdas Berintegritas Terpadu, Desa Antikorupsi, Penguatan PAKSI dan API, Roadshow Bus KPK dan Festival Pemuda/Mahasiswa.
“Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat telah, sedang dan akan terus melakukan kerja-kerja nyata untuk meningkatkan integritas, sikap dan perilaku antikorupsi penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat, tiada henti berjuang mengubah perilaku koruptif menjadi budaya antikorupsi di seluruh penjuru Indonesia Raya,” tutupnya. (*)