JAKARTA, koranmakassarnews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan berbagai kajian pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, berdampak signifikan pada keuangan negara, dan memiliki risiko korupsi tinggi, untuk kemudian merekomendasikan perbaikan agar tidak terjadi korupsi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2022, yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Selasa (27/12).
Ghufron menjelaskan, sebagai upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), tahun ini KPK telah menyelesaikan kajian mitigasi risiko korupsi PBJ di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). “Melalui asesmen risiko korupsi sesuai Perpres 12 Tahun 2022 tentang penugasan khusus dalam rangka Pembangunan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, KPK telah memberikan tiga rekomendasi saran perbaikan,” ujar Ghufron.
Selain itu, Ghufron juga menyebut, KPK telah melakukan kajian optimalisasi Pajak Bumi Bangunan sektor perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Dalam kajian ini, KPK menemukan ada selisih luasan antara data data izin usaha dengan NOP Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seluas 1 juta Ha. Oleh karenanya, KPK merekomendasikan DJP untuk menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada Wajib Pajak (WP).
“Kita lakukan kajian ini agar pengelolaan sektor tersebut berjalan efektif, efisien, dan bebas dari korupsi,” kata Ghufron.
KPK juga mencatat telah menyelesaikan 12 kajian pencegahan korupsi pada tahun ini. Diantaranya, Kajian Potensi Korupsi Bantuan Pemerintah pada Kementerian PUPR, Kemendikbud Ristek, dan Kementerian Pertanian; Kajian Pengawasan Batubara; dan Kajian Kerentanan Korupsi dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Melanjutkan kajian tersebut, Ghufron menegaskan, pada tahun 2023 KPK masih akan fokus untuk melakukan kajian terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan. Adapun prioritas kajiannya yaitu menguasai hajat hidup orang banyak, berdampak signifikan pada keuangan negara, dan memiliki risiko yang tinggi.
baca juga : Tahun 2022, KPK Integrasikan Pendidikan Antikorupsi ke Dalam Kurikulum Nasional
Ghufron menjelaskan, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring juga memiliki pelbagai program penting lainnya dalam rangka pemberantasan korupsi. Mengingat pencegahan merupakan salah satu strategi dalam Trisula Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya mewujudkan Indonesia maju dan bebas dari korupsi pada masa yang akan datang.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Ghufron menjelaskan, hingga 15 Desember 2022, tingkat penyampaian LHKPN mencapai 98,24%. Meningkat jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 94,47%. KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 162 LHKPN dengan rincian 32 untuk pemenuhan permintaan penindakan KPK, 66 pemenuhan kerja sama dalam rangka seleksi jabatan pada instansi lain, dan 64 merupakan inisiatif direktorat.
“Dari inisiatif direktorat tersebut, satu laporan diteruskan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, satu laporan diteruskan ke Direktorat Gratifikasi,” ujarnya.