MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Pertama dalam sejarah di Kemenag , dimana Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Digelar dengan nuansa berbeda dan unik, karena seluruh peserta upacara memakai pakaian adat Nusantara, dan berlangsung serentak di seluruh Indonesia.
Tak terkecuali Peringatan HAB ke 77 Tingkat Prov. Sulsel yang berlangsung di Aula Mina Asrama Haji Sudiang Makassar (Selasa, 3 Januari 2023)
Upacara yang diikuti sekitar 500-an peserta tahun ini digelar indoor, dikarenakan kondisi cuaca, dimana sejak semalam Kota Makassar diguyur hujan lebat disertai angin kencang, meski tidak menyurutkan semangat dan attensi Peserta mengikuti Prosesi Upacara.
Sejumlah pejabat tampak hadir diantaranya berasal dari Kodam XIV Hasanuddin, Polda Sulsel, FKUB Sulsel, para Pimpinan Majelis Agama Agama Provinsi serta seluruh pejabat eselon III di jajaran Kemenag Sulsel, diantaranya kakanwil Kemenag Sulsel, Kepala Balai Diklat dan Litbang Keagamaan Makassar, Kepala UPT Asrama Haji Makassar, Para kepala Bidang dan Pembimas dan Kakankemenag Kota Makassar.
Kepala Biro Kesra Pemprov. Sulsel Iqbal Najamuddin, mewakili Gubernur Sulsel selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Agama RI yang menyampaikan bahwa pada HAB ke-77 tahun 2023 ini, kita canangkan tagline Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat.
Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang Pemilu 2024.
“Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antarmasyarakat rukun dan damai,” ujarnya.
Menurutnya, di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye, sudah mulai terjadi.
baca juga : Aliran Sesat Bab Kesucian di Gowa, Yaqut Cholil : Kemenag Verifikasi Lapangan dan Ajak Dialog
“Penggunaan politik identitas menjelang Pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial,” jelasnya.
Keluarga besar Kementerian Agama, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan Pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya.