JAKARTA, koranmakassarnews.com — Ketua Umum DPP Pemuda Solidaritas Merah Putih (P-SMP), Anshar Ilo menyikapi aksi demostrasi terkait dengan tuntuntan untuk dibuka kembali kasus korupsi dana kesehatan senilai Rp6.3 milyar di Dinas Kesehatan kota Parepare tahun 2018.
Aksi Koalisi Masyarakat Parepare Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi demonstrasi, Kamis 17 Februari 2022. Aksi dimulai di Monumen Korban 40 ribu jiwa. Puluhan pendemo itu berorasi di empat titik yakni Monumen Korban 40 ribu jiwa, Polres, Kantor Walikota dan Kejaksaan.
Anshar Ilo menilai pihak penegak hukum harus menuntaskan kasus korupsi. “Apalagikan biaya penyidikan dan Penuntut itu dibiaya oleh APBN melalui dua institusi penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan kota Parepare,” kata Ilo kepada awak media melalui sambungan telpon. Jumat, (18/2).
“Kemarin (Kamis) sudah ada riak dalam bentuk aksi demostrasi. Mereka meminta pihak-pihak yang menerima dana kesehatan dari dokter Yamin untuk segera diproses hukum, apalagi bila nama-nama yang disebutkan dalam putus Mahkamah Agung (MA) ada keterlibatannya menerima dana tersebut,” ujar Anshar Ilo.
baca juga : KOMPAK Warnai HUT Parepare ke 62 Dengan Aksi Unjuk Rasa, Kembalikan Dana Dinkes 2018
Anshar Ilo menekankan, penyidik dalam hal ini Polres kota Parepare harus berperan aktif mempertanyakan amar petikan putusan MA No. 2299 K/PID.SUS/2021. Tanggal 1 September 2021, apakah ada keterlibatan orang nomor satu di kota Parepare atau tidak,” imbuh Pemuda Solidaritas Merah Putih ini.
Ilo menegaskan agar Komisi Pemberantas Korupsi ikut andil dalam mengusut kasus korupsi Dinkes Parepare tahun anggaran 2018.
“Pekan depan kami akan melakukan aksi di Jakarta, di depan Kantor KPK untuk meminta KPK turun langsung dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan,” bebernya. (*)