MAROS, koranmakassarnews.com — Bimtek DPRD Maros yang dilaksanakan di Bali mendapat sorotan dan kritikan tajam dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia karena dinilai hanya mementingkan kepentingan partai dan kekuasaan tanpa memikirkan nasib rakyat yang terkena musiba banjir.
Menurut Ketua PMII Cabang Maros, Haidir Idris saat dimintai komentarnya di Grand Mall, Kamis (16/02/2023) mengatakan Bimtek DPRD Maros yang dilaksanakan di Bali terkesan sebagai modus operandi yang dikemas sekedar jalan jalan para anggota legislatif dengan menggunakan anggaran daerah.
Ditengah gempuran musibah banjir yang melanda kabupaten Maros yang kini tercatat sudah 3 kali mengalami kebanjiran dalam rentang waktu 2 bulan berturut turut, seharusnya anggota DPRD memikirkan solusi penanganan banjir dan keselamatan masyarakat malah melaksanakan bimtek di Bali.
“Wajar kami curiga kepada para DPRD. Dalam kondisi masyarakat berduka bertarung untuk bertahan hidup dari kepungan banjir malah kalian buang buang uang daerah yang semakin mencerminkan gaya hidup hedon dengan bersenang senang di bali diatas penderitaan rakyat”, kesal Haidir Idris.
Kalau bimtek itu dianggap penting kenapa tidak dilaksanakan saja di Maros supaya masyarakat tahu dari 35 anggota DPRD yang menjadi wakilnya belum sempat turun melihat rakyatnya karena masih sibuk melaksanakan bimtek.
baca juga : Pemuda Ini Soroti Kegiatan Wakil Rakyat di Bali Disaat Warga Maros Kebanjiran
“Sebagai konsekuensinya rakyat akan menilai bahwa keberlangsungan hidup masyarakat tidak melebihi pentingnya bimtek ataukah tidak ada hotel di Maros yang masuk standarisasi lolos uji kenyamanan DPRD”, tanya Haidir.
Menurut Ketua PMII Maros ini amat lucu jika selama ini ketua DPRD dan Bupati Maros selalu mengkampanyekan memanggil orang luar untuk masuk ke Maros jalan jalan sementara mereka sendiri yang keluar membuang uang daerah seakan tidak bangga memiliki Maros karena malu melaksanakan bimtek di daerah sendiri.
“Ketua DPRD yang kami hormati beserta bapak Bupati yang kami cintai tolong belanjakan APBD yang kami titipkan lewat pajak untuk keberlangsungan hidup masyarakat Maros bukan untuk masyarakat Bali”, tutup Haidir. (*)