Di internet, maraknya isu ini terlihat dari banyaknya potongan video wawancara Ganjar dengan Deddy Corbuzier yang Ganjar menyatakan: “Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Saya dewasa.” Beramai-ramai tokoh lain berkomentar, termasuk tokoh agama yang mengecam.
Di satu sisi, Ganjar menyatakan sebuah kejujuran. Hal yang biasa terjadi jika orang dewasa pernah menonton video porno.
Namun seorang tokoh yang kini menjadi Capres menyatakan kejujuran soal nonton video porno di publik itu kontroversial. Para lawannya dengan mudah menyatakan: “Tak apa kita menonton video porno. Itu pak Ganjar saja yang menonton video porno bisa jadi Capres kok.”
Ganjar perlu lebih hati-hati soal komentarnya di publik soal menonton video porno. Isu ini terus digulirkan di publik melalui sayembara nasional yang digerakkan kaum perempuan Wanita Perisai. Ini dapat menggerus dukungannya terutama di segmen pemilih perempuan dan penganut agama Islam yang taat.
𝘽𝙡𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙠𝙚𝙙𝙪𝙖 𝙖𝙙𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙡𝙖𝙗𝙚𝙡 𝙥𝙚𝙩𝙪𝙜𝙖𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙖𝙞.
Megawati menyebut presiden (capres Ganjar) adalah petugas partai. Megawati berulang-ulang mengatakannya ke publik. Dulu ia katakan itu untuk Presiden Jokowi. Kini ia katakan untuk Capres Ganjar.
Di satu sisi, istilah petugas partai itu separuh benar. Capres memang tokoh yang ditugaskan oleh partai.
Tapi jika sudah menjadi Presiden, lalu Presiden masih dipersepsikan sebagai petugas partai, ini memberi kesan partai politik lebih tinggi dibandingkan lembaga presiden. Atau seorang Presiden seolah bawahan atau petugas dari ketua umum partai yang mencalonkannya. Ini yang salah dan fatal.
baca juga : Survei Anies Selalu Rendah, JK: Survei di Pilgub DKI Posisi Tiga Tapi Menang
Publik tidak suka dengan istilah Presiden petugas partai. Publik yang tidak setuju Presiden disebut petugas partai mencapai 69.9%.
Presiden memang sejatinya bukan merupakan petugas partai dan bukan bawahan ketua umum partai. Prinsip demokrasi modern menyatakan ketika menjadi presiden, kesetiaan seorang pemimpin kepada bangsa dan negara, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan partainya.
𝘽𝙡𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙠𝙚𝙩𝙞𝙜𝙖, 𝙗𝙖𝙩𝙖𝙡𝙣𝙮𝙖 𝙥𝙞𝙖𝙡𝙖 𝙙𝙪𝙣𝙞𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝙐-𝟮𝟬.
Ganjar dipersepsikan ikut membuat batal Piala Dunia FIFA U-20. Ganjar menjadi tokoh paling tinggi yang disalahkan atas batalnya piala dunia U-20. Sebesar 16.6% menyalahkan Ganjar.
Beberapa pihak sebenarnya sudah mengklarifikasi. Batalnya Piala Dunia U 20 tak berhubungan dengan ketidaksetujuan Ganjar atau tokoh PDIP lainnya. FIFA memiliki alasan berbeda.
Namun opini publik terbentuk yang merugikan Ganjar Pranowo.