MAROS, koranmakassarnews.com — Beberapa point yang disampaikan langsung warga Kampung Nelayan Pesisir Bontoa (KNPB) Maros dihadapan Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung di Desa Pajukukang (29/3/23) lalu nampaknya belum direalisasikan.
Karena warga yang membutuhkan jawaban maka pengurus KNPB Maros bersama perwakilan nelayan di 4 Desa kemudian melakukan audience dengan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi-selatan (Sulsel), Jl. Bajiminasa, No 12 Tamanurung, Kecamatan Mariso Kota Makassar, jumat (28/4/23).
Diruang rapat audience, M Ilyas, Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Sulsel mengapresiasi kedatangan nelayan, sebab beberapa point persoalan berada pada kewenangan pemerintah provinsi.
“Beberapa point ini akan kami upayakan ,apalagi hal-hal seperti ini sangat kami harapkan dari nelayan agar kedepan dapat bersinergi dan tentunya kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk melayani nelayan,” jelas M. Ilyas.
Pihaknya juga berterima kasih kepada nelayan Bontoa Maros, karena seharusnya dinas yang mendatangi, namun kali ini nelayan yang mendatangi kantor DKP. “Kesyukuran bagi kami dan senang dengan hal seperti ini,” ungkap M Ilyas.
Terkait perizinan yang menjadi salah satu tuntutan nelayan, Kadis DKP minta waktu seminggu kembali untuk mengaktifkan semua perizinan pelayaran di PPI Bontoa Bahari Maros agar nelayan Bontoa tidak perlu jauh melakukan pengurusan.
baca juga : Nelayan Maros Meradang Saat Solar Susah Diperoleh
“Namun pada prosesnya nelayan tetap bersabar dan mengupayakan kebutuhan perizinan di PPI terdekat, agar semua perizinan akan kami upayakan di Bonto Bahari Maros,” tutur Ilyas didampingi Kabid Tangkap Andi Agung
{erihal pertikaian akan di koordinasikan lebih lanjut dengan pihak berwajib karena akan melibatkan dua daerah dan persoalan bantuan DKP menantikan permohonan nelayan agar kedepan dapat menjadi perhatian pemerintah.