MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 diwarnai interupsi. Fraksi PKS walk out dari rapat paripurna dalam rangka memprotes kenaikan harga BBM. Hal ini dilakukan PKS dalam agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 pada Selasa, (6/9).
Fraksi PKS walk out setelah pimpinan Banggar DPR memberikan laporan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan pandangan pemerintah terkait RUU tersebut.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang mahasiswa asal Makassar, Muh. Zulfikar angkat bicara soal walk yang dilakukan partai PKS.
Ia mengatakan bahwa walk out PKS di Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 itu hanya pencitraan.
“Ini hanya pencitraan dari PKS. Kalau memang mau tolak kenaikan harga BBM, mengapa tidak angkat bicara ketika masih dalam tahap wacana,” ujar Muh. Zulfikar kepada media, Rabu (7/9/2022).
baca juga : Aksi Unras AMARAH di Maros Terkait Kenaikan BBM Sempat Diwarnai Ketegangan
“Inikan harga BBM sudah ditetapkan oleh pemerintah kemudian tiba-tiba muncul partai politik yang menolak dengan mengatasnamakan rakyat, kira-kira rakyat yang mana,” tegas Muh. Zulfikar.
Muh. Zulfikar juga menghimbau kepada seluruh elemen mahasiswa, buruh, petani, nelayan dan kaum miskin kota serta kaum perempuan yang saat ini tengah berjuang bersama rakyat Indonesia untuk menuntut pemerintah menurunkan harga BBM agar tidak mempercayai parpol yang cari pencitraan.
“Saat ini kita tidak bisa lagi mempercayai parpol yang kemudian mendukung rakyat demi pencitraan,” tutupnya.
Diketahui demo mahasiswa di seluruh Indonesia sudah berlangsung sejak pemerintahan menetapkan harga BBM pada Sabtu, (3/9) dimana harga BBM jenis pertalite dari harga Rp 7.650 rupiah naik jadi Rp 10.000, BBM jenis solar dari harga Rp 5.150 naik Rp 6.800 dan Pertamax dari harga Rp 12.500 naik jadi Rp 14. 500. (*)