ENREKANG, koranmakassarnews.com — Pergerakan Koalisi Rakyat (PERKARA) beserta Kepala Desa yang turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP) terkait dampak besar yang merugikan masyarakat akibat gelontoran air dari hulu PLTA Bakaru PT PLN Nusantara Power Pinrang dengan legislatif Enrekang di ruangan rapat DPRD Kabupaten Enrekang, Kamis ( 26/01/2023)
Hasil RDP yang diagendakan legislatif Enrekang tidak menemukan solusi yang melibatkan Dewan Pengurus PERKARA, Direktur PLTA Bakaru, Dinas PUTR, Dinas BPBD, Camat dan 6 kepala desa diantaranya Temban, Tallu Bamba, Tungka, Buttu Batu, Karueng dan Cemba .
Mu’min selaku kepala desa Tallu Bamba menerangkan bahwa, kejadian tersebut sudah berulang-ulang kali tanpa adanya perhatian dari PLTA Bakaru, dari data 2021 dan 2022 belum tahun-tahun sebelumnya terdata sebanyak 83 ekor sapi hanyut, ratusan Hektar lahan pertanian masyarakat gagal panen ironisnya lagi warning system yang terpasang tidak berfungsi .
“Masyarakat kami yang menjadi korban atas gelontoran air dari PLTA Bakaru yang tidak terkontrol, sehingga kami 6 kepala desa meminta untuk dapat diantisipasi lebih teknis oleh PLTA Bakaru “, ujar Mu’min selaku kepala desa Tallu Bamba.
Sementara itu Sajid Abdillah selaku Pengurus Pergerakan Koalisi Rakyat (PERKARA) mengatakan sangat kecewa dengan respon dari direktur PLTA Bakaru yang seakan-akan lepas tanggung jawab atas dampak di daerah hilir seperti lahan pertanian dan ternak masyarakat yang sudah puluhan tahun semenjak PLTA Bakaru beroperasi habis tergerus air serta pemukiman warga, bahkan memakan korban jiwa.
baca juga : Forkopimda Enrekang Ikuti Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Secara Virtual
“Kalian tidak punya rasa kemanusiaan melihat masyarakat di 5 desa yang terkena dampak penghidupannya dari lahan pertanian dan beternak yang harus mengalami kerugian akibat air dari hulu PLTA Bakaru tidak mampu terkontrol”, ucap Sajid Abdillah.
Dirinya menilai bahwa PLTA Bakaru buta dan tuli selama ini melihat jeritan masyarakat yang terus menerus mengeluh akibat kerugian yang mereka tanggung tanpa adanya tindakan yang dilakukan oleh PLTA Bakaru bahkan permintaan dana CSR.
“Jika terus-terus begini dan tidak ada jalan keluar baik dari PLTA Bakaru, legislatif dan pemerintah maka sudah seharusnya keterlibatan masyarakat untuk presure pihak-pihak terkait, saya berharap jika tidak ada solusi lagi, maka sudah seharusnya masyarakat 5 desa kita solidkan untuk kepung kantor PLTA Bakaru sampai permintaan masyarakat diakomodir”, tegas Sajid. (ZF)