MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Guna meminimalisir angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, pemerintah terus menggalakkan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial hingga program Padat Karya.
Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga-keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
Namun sayang implementasi di lapangan belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan, bahkan bisa dibilang carut marut dalam pendataannya.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Andi Nurhaldin menyoroti tidak meratanya penyaluran PKH. Dia mendapati sejumlah keluhan warga terkait hal sentimental tersebut.
“Carut marut pendataan itu yang akan kita dorong perbaikannya. Ini harus dievaluasi. Sehingga tidak berlarut-larut bahkan menjadi persoalan tiap tahun,” papar Nurhaldin saat menggelar reses masa sidang II tahun anggaran 2020 – 2021 di Jl. Adipura II Lapangan PB Kompak, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Rabu (21/4/2021).
Legislator Partai Golkar tersebut berjanji akan membawa aspirasi ini ke rapat paripurna parlemen. Agar dinas terkait segera membenahi sistem pendataannya.
baca juga : Temu Konstituen, Nurhaldin NH Dapati Keluhan Buruknya Drainase dan Fasilitas Umum
“Mau itu PKH, ataupun Bansos harus tepat sasaran. Jangan sampai ada oknum yang main curang. Kita akan awasi dan pelototi,” tegasnya.
Selain berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat, Nurhaldin juga sempat menyinggung program Makassar Recover Pemkot Makassar yang digagas Wali Kota Danny Pomanto.
“Mari sama-sama mensukseskan Makassar Recover. Demi kaslahatan kita bersama,” serunya. (*)