MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Aliansi pemuda dan mahasiswa Sulsel kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid II di Polda Sulsel dengan membentang spanduk tuntaskan mafia BBM bersubsidi jenis solar di Sulawesi Selatan.
Aksi ini dilakukan karena sebentar lagi Kapolda Sulsel Irjen Pol. Nana Sudjana akan purna bakti dan tentu meninggalkan tanah Sulsel, namun sejumlah kasus juga belum tuntas diantaranya mafia solar yang terus menuai sorotan dari kalangan aktivis.
Menurut pengunras penangkapan mafia solar bersubsidi sebanyak 24 ton di Polres Sinjai menjadi pintu masuk untuk membongkar sindikat mafia BBM jenis solar di kabupetan Bulukumba.
Akibat aksi unras tersebut, hampir 2 jam lamanya Jalan Perintis Kemerdekaan mengalami kemacetan karena massa aksi AMPS menutup jalan sebagai simbol kekecewaaan serta kemarahan terhadap aparat penegakan hukum yang dianggap lemah kepada mafia BBM solar bersubsidi
“Selaku mahasiswa Bulukumba sangat kecewa dengan kinerja kasat reskrim, kanit tipiter yang dianggap gagal dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para mafia BBM jenis solar yang diperjual belikan secara ilegal serta mendesak Kapolda Sulsel, Irjen. Pol. Drs. Nana Sujana, M.M., untuk segera melakukan evaluasi di jajaran kepolisian polres Bulukumba”, ucap Ridwan dalam orasinya.
baca juga : Tipidter Polres Maros Gencar Lakukan Pemantauan dan Pengawasan BBM Subsidi di Beberapa SPBU
Sementara Ketua Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI), Irham Tompo mengatakan, “kami sangat mencintai institusi Kepolisian dalam mendorong presisi bagi masyarakat tetapi dalam kasus BBM bersubsidi jenis solar yang ditangkap di Polres Sinjai sebanyak 24 ton diduga ada peran oknum kepolisian Polres Bulukumpa yang menjadi aktor intelektual dibalik kepemilikan solar yang perjual belikan secara ilegal”.
“Tentunya ini adalah pelanggaran hukum dan bertentangan dengan UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pasal 53 sampai pasal 58 yang diancam dengan pidana”, tuturnya
Massa aksi juga mendesak agar diskrimsus dan kadiv propam polda Sulsel untuk segera menemui massa aksi di depan Polda Sulsel, namun massa aksi menolak untuk ditemui oleh salah seorang anggota diskrimsus Polda Sulsel, menurutnya orang yang paling tepat untuk menerima aspirasi dari AMPS ialah orang yang mampu mengambil keputusan.
“Apa yang saat ini kita lakukan dan lalui untuk membongkar mafia migas menjadi momok menakutkan , sekali lagi tidak berprikemanusiaan Karena sudah mengambil kepentingan hak daripada rakyat miskin”, tandas Irham Tompo. (*)