Antikorupsi Badan Usaha (AKBU)
Korupsi pada dunia usaha merupakan area penting yang harus dibenahi. Oleh karenanya, KPK melalui kemitraan dengan Komite Advokasi Nasional (KAN) dan Komite Advokasi Daerah (KAD) terus berupaya memfasilitasi lingkungan bisnis yang bersih dari korupsi terutama dari suap, gratifikasi, dan pemerasan, dengan cara mempertemukan pelaku usaha dengan regulator, sehingga diperoleh kepastian menjalankan usaha.
“Kalau tadi menyasar ke penyelenggara negara, kini masuk juga ke swasta melalui Antikorupsi Badan Usaha, dengan memfasilitasi sektor swasta yang bebas dari gratifikasi, suap, dan pemerasan,” kata Ghufron.
Sepanjang tahun 2022, KPK menemukan berbagai persoalan yang kemudian telah berhasil diselesaikan. Diantaranya terkait kesulitan pelaku usaha mengakses perizinan pengusahaan air tanah yang mengakibatkan pelaku usaha menjadi objek pemerasan oknum APH, ketiadaan standar pungutan desa adat di Bali, hingga penagihan ganda royalti lagu dan musik.
“Atas permasalahan tersebut, KPK telah berhasil memfasilitasi penyelesaiannya. KPK juga telah berhasil mendorong 9 aturan yang menindaklanjuti permasalahan tersebut dan membuka dunia usaha yang lebih bersih dari korupsi,” ujar Ghufron.
Survei Penilaian Integritas (SPI)
Mengulangi keberhasilan tahun lalu, KPK kembali menyelenggarakan SPI secara daring dan luring tahun 2022. Tujuannya untuk memetakan risiko dan praktik korupsi di 627 lembaga, pemerintah daerah, dan kementerian lembaga di tingkat pusat. Hasil pengukuran SPI tahun ini diperoleh skor sebesar 71,9, dengan kategori rentan korupsi.
“Hasil survei ini menunjukan area-area yang masih rawan korupsi. Sehingga perlu dilakukan perbaikan,” kata Ghufron.
baca juga : Sepanjang Tahun 2022, Asset Recovery KPK Capai Rp 566 Miliar
Selain melakukan pengukuran, survei ini juga dibarengi dengan perbaikan atau tindak lanjut hasil survei yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (KLPD), dalam bentuk kegiatan Program Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI (PATUH). Pada Tahun 2022, dari 636 KLPD yang turut serta dalam SPI 2021 baru 57 KLPD yang menindaklanjuti hasil SPI 2021.
“KPK mengharapkan semua lembaga peserta dapat segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil SPI pada Tahun 2023 dan menyampaikan upaya dan hasilnya pada pemangku kepentingan terkait,” pesan Ghufron.