Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)
Berkolaborasi bersama Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN/Bappenas, dan Kantor Staf Presiden, selama tahun 2021-2022 terdapat 12 rencana aksi yang melibatkan 48 K/L, 34 provinsi dan 57 kabupaten/kota. Sampai dengan laporan ini disusun capaian aksi telah mencapai 60%. Beberapa rencana aksi yang dicapai tersebut diantaranya:
Mempercepat Penanganan Pandemi melalui Integrasi Sistem Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik
Belum terintegrasinya layanan-layanan pemerintah, menyebabkan terhambatnya berbagai program bantuan sosial, belanja barang dan jasa, serta kegiatan ekspor-impor untuk kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu, Stranas PK mendorong dilakukan integrasi sistem layanan pemerintah berbasis elektronik.
Melalui aksi pelabuhan, Stranas PK mendorong dilakukannya simplifikasi layanan kapal, barang, DO dan SP2 online serta transportasi dan pembayaran di 14 pelabuhan di Indonesia. Hasilnya, proses layanan barang mengalami efisiensi biaya sebesar 33,28% (Rp182,32 miliar) dan efektivitas waktu sebesar 21,96%. Upaya tersebut juga menempatkan Indonesia ke dalam 20 negara terbaik di dunia dalam performa pelabuhan dengan poin 24,9 menurut UNCTAD per-September 2022.
Selanjutnya dalam utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi, Stranas PK Bersama Kemensos dan Kemendagri mendorong agar NIK dijadikan primary key dalam pengelolaan data untuk meningkatkan akurasi sasaran penerima bantuan sosial. Sehingga, penyaluran bantuan dengan penerima ganda atau salah sasaran makin berkurang. Dengan perbaikan ini juga, terjadi efisiensi dalam bentuk perluasan cakupan penerima bansos setara dengan Rp2,83 Triliun; dan penyelamatan potensi ketidakefektifan 15 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) atau setara dengan Rp630 Miliar (asumsi iuran Rp42.000/peserta).
Selain itu, dalam aksi ini, Stranas PK juga mendorong dilakukan pengadaan barang-jasa dan pembayaran elektronik, integrasi perencanaan penganggaran secara elektronik, dan integrasi data ekspor-impor komoditas pangan.
baca juga : Hakim Yustisial MA Jadi Tersangka dan Ditahan, Ketua KPK RI : Alat Bukti Cukup
– Mendukung Operasional Undang-Undang Cipta Kerja dari Aspek Kepastian dan Percepatan Perizinan (OSS) untuk Investasi Sumber Daya Alam
Dalam rencana aksi ini, Stranas PK mendorong implementasi kebijakan satu peta melalui pengukuhan kawasan hutan dan penetapan peta digital Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Sampai akhir tahun ini, sudah tercapai 90 juta Ha yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dari total 125 juta Ha. Selain itu, sudah ada 42 kabupaten yang telah memiliki peta digital.
– Memperbaiki Bagian Terlemah dari Skor Indeks Persepsi Korupsi yaitu Penegakan Hukum
Salah satu aksi ini ialah penguatan Sistem Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), untuk mencegah terjadinya korupsi dalam penanganan perkara. Melalui upaya ini, maka Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BNN, Mahkamah Agung serta Lembaga Pemasyarakatan-Kementerian Kumham terkoneksi dalam sistem ini.
Pada kesempatan tersebut, Ghufron juga menyebut bahwa ada 15 aksi PK pada 2023-2024. Terdiri dari 10 aksi lanjutan dan 5 aksi baru, yang terdiri dari aksi penguatan parpol; aksi digitalisasi sertifikasi profesi dan badan usaha; aksi penataan aset nasional; aksi pengawasan keuangan desa, dan aksi integrasi sistem informasi ASN.
“Kegiatan pencegahan yang secara sistematis dilakukan KPK ini, agar pengelolaan keuangan negara efektif dan efisien, sehingga tidak ada kemungkinan dikorupsi. Tapi kalau pencegahan dilakukan, namun tetap melakukan korupsi dan memenuhi unsur pidana, maka KPK lakukan upaya penegakan hukum,” tutup Ghufron. (*)