Selain wisma Marwah, Ikbal Islmail juga mengusulkan pembangunan poliklinik yang oleh Komisi IX DPR RI dianggap tidak layak lagi, dimana diperkirakan akan menelan anggaran 7,5 M. Begitu juga dengan Kantor Pelayanan Umrah dan Haji Satu Atap dengan biaya 5 M.
Pada kesempatan ini, Ikbal Ismail menguraikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Asrama Haji Makassar, yakni pada periode 2017/2018 sebesar Rp. 2,7 miliar, tahun 2019/2020 sebanyak Rp. 524 juta dan ditahun 2021 meski dalam kondisi pandemi masih mampu meraup Rp. 123 juta.
Komisi VIII, melalui Samsu Niang menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah momentum yang baik bagi Kepala UPT Asrama Haji Makassar untuk mengutarakan programnya.
“Saya rasa pak Ikbal ini cerdas. Dia tahu bahwa yang datang ini adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPRI yang membidangi keagamaan. Dia tahu kalau untuk UPT haji itu cukup anggarannya dan sebelum kami berangkat dari Jakarta pak Ketua Komisi VIII sudah memeberi sinyalemen menyetujui anggaran untuk UPT Asrama Haji Makassar”, kata Samsu Niang.
Dalam pertemuan ini, tiga kepala bidang pada Kanwil Kemenag Sulsel mengungkapkan harapan dan permintaanya agar hal-hal yang menjadi kebutuhan mendesak di satker yang mereka pimpin segera bisa dicarikan solusi.