MAKASSAR, koranmakassarnews.com ~ Dukungan terhadap rencana pembangunan Wisma Marwah mengemuka pada saat sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke UPT Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumat 3 September 2021.
Komisi VIII dengan sepuluh anggota yang digawangi oleh Marwan Dasopang selaku ketua tim mengungkapkan bahwa selain hendak mengetahui capaian kinerja UPT Asrama haji selama masa pandemi covid 19 dan hal apa saja yang menjadi program prioritas UPT Asrama Haji pada tahun-tahun berikutnya, juga ingin mendengarkan aspirasi dari setiap satker yang ada di lingkup Kanwil Kemenag Sulsel.
“Kunjungan kali ini sebetulnya masih bagian dari panja (panitia kerja), akan tetapi karena Komisi VIII DPR RI baru saja memutuskan dan menyetujui anggaran sebesar 66,45 triliun, berkurang 40 T dari sebelumnya, maka kami tidak membatasi pertemuan ini sebatas panja saja tapi kami mengharapkan ada masukan dari bidang-bidang di Kanwil Kemenag Sulsel agar anggaran itu bisa kita pergunakan sebaik-baiknya”, ucap Marwan Dasopang di Aula Lantai II Wisma Zam Zam, Asrama Haji Sudiang Makassar.
Kita ingin menjadikan UPT kita lebih berdaya, lanjut Marwan, karena menurutnya masyarakat menginginkan wisma haji itu setara dengan hotel.
“Sementara kita cari formula (caranya) agar bisa maksimal. Kalau kita jual ke pihak hotel pasti laku tapi kan kita kan maunya wisma ini tetap menjadi milik kita. Atau mungkin cukup mengganti merek atau label saja dari wisma menjadi hotel haji”, ujar dia menambahkan.
Sementara itu, Kepala UPT Asrama Haji Makassar Muh.Ikbal Ismail menguraikan bahwa UPT Asrama Haji Makassar dalam 4 tahun terakhir mendapatkan anggaran SBSN, namun dikatakannya anggaran itu baru bisa menampung 1022 orang jemaah.
“Kita menerima jemaah haji dari 8 provinsi, olehnya itu kita harus menyediakan fasilitas akomadasi sekitar 1615. Masih ada kekurangan akomodasi 443. Kami masih mengaharapkan anggota dewan yang terhormat memperjuangkan 1 wisma lagi. Kita butuh pasangan Wisma Zhafa yaitu Wisma Marwah. Ini membutuhkan anggaran sekira 35 miliar untuk menampung 160 jemaah”, beber Ikbal Ismail.