LUWU UTARA,koranmakassarnews.com—Ketua KOTI Pemuda Pancasila Kabupaten Luwu Utara Hamidin Paturusi, meminta pemerintah melakukan percepatan pembangunan. Hal itu, di ungkapkan, lantara pembangunan daerah tersebut dinilai lamban dan tertinggal dari daerah lain.
“Alasannya, infrastruktur di luwu-utara jauh tertinggal dibandingkan sejumlah kabupaten lain yang ada di Sulsel,” Ujar Hamidin saat mengisi acara diskusi, di salah satu warkop di Makassar, rabu (08/01/2020).
Selain menyoroti pembangunan, masalah lain yang perlu diperhatikan adalah, penurunan keterlibatan kontraktor lokal. Yang saat ini di dominasi kontraktor impor.
Menurut dia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), pihak kontraktor lokal bisa berkontribus di bidang pembangunan ekonomi daerah. Sehingga, berdampak pada ramainya pasar tradisional, karena perputaran APBD tetap ada di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
Lebih lanjut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat besar di Luwu Utara. Namun realisasinya, tak mampu menjadikan ekonomi lutra terdepan.
Dari data BPS Sulsel Lutra masuk di urutan ketiga sebagai daerah kabupaten termiskin di provinsi Sulawesi Selatan.
“Kalau kita lihat 2006-2014 kontraktor lokal masih 90% jadi pelaksana pihak ke 3 di proyek pemkab, sekarang turun ,” jelasnya.
Hamidin juga menilai dalam pembangunan infrastruktur pemerintah terkesan asal-asalan. contohnya saja pembangunan pasar tradisional yang ada di maebunta tidak berfungsi sampai sekarang begitu pula pasar Sabbang, GOR yang di bangun di tengah hutan tanpa akses jalan.
Pembangunan perpustakaan yang sudah menyeberang tahun, jalan lingkar selatan dan utara di kota Masamba tanpa perhatian, jembatan gantung yang belum sebulan selesai sudah rusak, dan masih banyak persoalan lain.
“Pasar disegel, karena kontraktor impor tidak bisa membayar gaji serta bahan bangunan,” ucapnya.
Dia mengharapkan, pemerintah bisa memberi perhatian terkait masalah-masalah itu, penyelesaian lanjutan. Padahal SDA dan SDMnya banyak, tetapi tidak di barengi penanganan yang baik.
Di kesempatan yang sama, mantan Ketua HIKMAH Luwu Utara Hasbudi, menuturkan, kedepan penegak hukum bisa bertindak tegas terhadap pelanggaran yang di indikasikan merugikan keuangan negara infrastruktur yang dibangun pemerintah.
“Sampai rakit pun kami dukung kalau untuk kesejahteraan rakyat,” terang Hasbudi.
Baca Juga : Sapma Pemuda Pancasila Barru Akan Gelar Muscab I Desember Mendatang
Di akhir, dia mengimbau kepada bupati yang nantinya terpilih untuk periode 2020-2025, mau mengubah aturan menang tender yang berdasarkan harga terendah.
“Tender lowest price itu sarat dengan KKN, warisan kompeni, teknologi tidak berkembang, di luar negeri tendernya beauty contest,” kata dia.
Hasbudi juga menyayangkan banyaknya pembangunan proyek yang di menangkan kontraktor impor. (*)